Definisi & Perkembangan Illegal Fishing

Definisi & Perkembangan Illegal Fishing

Illegal fishing pada saat ini menjadi isu yang tidak hanya menyangkut satu negara, namun berkaitan juga dengan Negara-negara lain. Illegal fishing adalah suatu kejahatan transnasional, dimana illegal fishing merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan yang melewati batas-batas negara.

Definisi Illegal Fishing

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut masalah perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah illegal fishing. istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut.

Illegal fishing merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Illegal fishing merupakan suatu tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan/kapal yang tidak sah atau tidak memiliki izin, termasuk nelayan/kapal asing. Tindakan illegal fishing merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Tindakan ini hanya memberikan keuntungan yang besar bagi para nelayan, tetapi disamping itu akan memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem laut. Tindakan illegal fishing hanya memberikan kerugian bagi suatu negara karena sumber daya laut terus dieksploitasi tanpa melihat dampak buruk yang diakibatkannya.

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.

Pengertian illegal fishing tidak hanya ditinjau secara umum. Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOAIUU Fishing) tahun 2001, yang dianggap sebagai tindakan illegal fishing adalah

  1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
  2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
  3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut;
  4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Jika pada pernyataan diatas pengertian illegal fishing hanya sebatas tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan/kapal asing, namun pada kenyataannya tindakan illegal fishing juga dapat dilakukan oleh nelayan/kapal milik negara Indonesia.

Ada beberapa kategori pada nelayan/kapal berbendera Indonesia yang disebut melakukan tindakan illegal fishing, yaitu :

  1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  2. kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
  3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
  4. penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
  5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
  6. manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
  7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
  8. jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
  9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  10. tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS);
  11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
  12. kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
  13. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia

Dari penjelasan diatas, definisi dari illegal fishing secara umum adalah penangkapan sumber daya laut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Selain itu penangkapan sumber daya laut yang juga disebut sebagai illegal fishing yaitu ketika penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat atau bahan tangkap yang dapat merusak biota laut.

Perkembangan Illegal Fishing di Indonesia

Tindakan illegal fishing pada umumnya terjadi di seluruh wilayah perairan di dunia, termasuk di Negara Indonesia. Negara Indonesia yang merupakan negara maritim juga tidak lepas dari masalah illegal fishing. Tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah perairan ini menjadi tindakan yang sudah terorganisir dalam tingkat nasional hingga internasional. Pencurian ikan merupakan musuh bersama bangsa-bangsa di dunia. Betapa tidak, selain menguras ketersediaan sumber daya ikan, juga menggerogoti pendapatan negara. Tak kurang pelbagai deklarasi regional dan internasional dipublikasikan untuk meneguhkan komitmen memerangi praktek pencurian ikan.22 Tindakan illegal fishing ini menjadi perhatian organisasi dunia, seperti Food and Agriculture Organization yang juga ikut dalam mengatur kasus ini. FAO mengamati kasus illegal fishing dengan melihat aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan Illegal Fishing.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tindakan pencurian ikan semakin merajalela. Tingginya kasus pencurian ikan di Indonesia menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap wilayah perairan. Beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan pengamatan terhadap kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, seperti pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP belum dapat dikatakan maksimal dalam pengawasan wilayah perairan, karena kapal yang dimiliki sangat terbatas yaitu hanya 24 kapal pengawas. Kurangnya jumlah kapal pengawas menjadi salah satu faktor masih lemahnya pengawasan wilayah perairan di Negara Indonesia. Selain itu, kewenangan bidang kelautan dan perikanan yang terbagi pada TNI Angkatan Laut dan Kepolisian juga menjadi penyebab dari lemahnya pengawasan sehingga menyebabkan kasus illegal fishing masih sering terjadi.

Banyaknya tindakan illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Rata-rata para pelaku illegal fishing tidak memiliki surat izin untuk menangkap ikan. Para nelayan banyak yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen lengkap. Selain itu, penggunaan bahan kimia dan alat tangkap yang terlarang telah menjadi hal yang biasa bagi para nelayan. Bagi para nelayan, jika menggunakan alat pancing seadanya hasil yang diperoleh sedikit dan hanya mendapat keuntungan kecil. Banyak pelanggaran yang dianggap menjadi tindakan illegal fishing. seperti pada tabel berikut merupakan jenis-jenis pelanggaran yang dianggap sebagai tindakan illegal fishing.

Dari tabel diatas, terlihat jika jenis tindak pidana tanpa adanya izin dan alat tangkap terlarang masih menjadi masalah utama dalam pengelolaan wilayah maritim. Banyak para nelayan yang masih belum memiliki izin untuk menangkap ikan. Rata-rata nelayan yang tidak memiliki izin bukan hanya dari nelayan asing, namun juga ada yang merupakan nelayan asli warga Indonesia. Yang kedua adalah fishing ground masih sering menjadi masalah dalam tindak pidana perikanan. Fishing ground dilarang karena dapat merusak terumbu karang. Masih banyak para nelayan yang melakukan hal tersebut juga dengan menggunakan alat dan bahan terlarang, akibatnya banyak biota laut yang rusak.

Sistem pengawasan wilayah perairan terus dilakukan dengan maksimal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP terus berupaya dalam menangani kasus illegal fishing demi mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat.

Mahmudah Nunung, Illegal fishing “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 79

Pius A. Prartanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994, dalam buku Illegal Fishing “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia” Karangan Nunung Mahmudah, hlm. 80

Pius Abdullah, Kamus Bahasa Inggris, Arkola, Surabaya, t.t, , dalam buku Illegal Fishing “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia” Karangan Nunung Mahmudah, hlm. 80

 

Tag: , , ,


Leave a Reply

37 + = 39